Kampar,Dutapekerjaindonesia.com –| Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 034 Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, menuai sorotan tajam masyarakat. Pasalnya, laporan keuangan tahun 2023 dan 2024 menunjukkan angka yang dianggap janggal, terutama dalam pos honor guru, pengadaan perpustakaan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.

Berdasarkan laporan resmi, pada tahun 2023 dana BOS yang dialokasikan untuk honor guru mencapai sekitar Rp 413 juta, sementara tahun 2024 jumlahnya tercatat Rp 369 juta. Angka ini memunculkan pertanyaan publik: berapa sebenarnya jumlah guru honor yang dibayar dari dana BOS, dan berapa besar honor bulanan yang diterima masing-masing guru? Hingga kini, pertanyaan tersebut tidak pernah dijawab pihak sekolah.

Foto : Kondisi WC yang tidak terawat dan jauh dari kebersihan

Lebih jauh, sumber wali murid mengungkap kejanggalan lain dalam alokasi dana BOS. Pertama, anggaran perpustakaan yang setiap tahun menelan biaya puluhan juta rupiah, namun siswa justru kerap diminta memfotokopi buku paket dengan biaya sendiri, karena alasan buku tidak mencukupi.

Kedua, dana pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah yang setiap tahun dicatat puluhan juta rupiah, tetapi kondisi fisik sekolah justru memprihatinkan. Jendela dibiarkan lapuk dan pecah, cat dinding kusam, kursi dan meja rusak, hingga pintu kamar mandi yang engselnya lepas.

Foto: Jendela yang rusak dan kaca yang pecah dibiarkan seperti sekolah yang ditinggalkan

Ketiga, pos honor guru yang nilainya besar, namun tidak pernah disertai keterbukaan mengenai jumlah tenaga honor dan besaran gaji yang mereka terima.

Ironisnya, ketika wartawan mencoba meminta klarifikasi langsung, Kepala Sekolah SD Negeri 034 Tarai Bangun justru memilih memblokir nomor wartawan. Sikap ini semakin menguatkan dugaan adanya upaya menutup-nutupi penggunaan dana BOS di sekolah tersebut.

Masyarakat dan warganet pun mendesak Kapolres Kampar untuk turun tangan menyelidiki penggunaan dana BOS di SD Negeri 034 Tarai Bangun. Dugaan markup yang bisa mencapai ratusan juta rupiah ini dianggap tidak wajar dan berpotensi merugikan negara sekaligus merampas hak siswa mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak.*wir